INDONESIADAILY.ID – Dewan Pengurus Pusat Pemuda Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPP Pemuda Tani HKTI menggelar diskusi panel dengan tema “Pemuda Tani HKTI untuk Pertanian Indonesia yang Inovatif, Maju dan Mandiri” sebagai rangkaian kegiatan Gathering DPP Pemuda Tani HKTI di Hotel Amaris Slipi Jakarta, Sabtu (24/4/21).
Ketua Dewan Pembina Pemuda Tani HKTI Jenderal TNI Purn. Dr. Moeldoko mengatakan, berbagai permasalahan dan tantangan pertanian Indonesia dimulai dari kepemilikan lahan yang kecil, akses permodalan yang rendah, manajemen yang belum baik, teknologi inovasi, dan pasca panen.
“Dari sisi lahan, saat ini kepemilikan lahan petani Indonesia hanya 0,5 ha bahkan petani penggarap/buruh tani jauh lebih besar lagi, jadi ada semacam paradoks dan disinilah peran Pemuda Tani untuk memperkecil gap antara petani kecil dan petani besar,” kata Moeldoko saat menjadi keynote speech.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan itu menyampaikan bahwa dari aspek permodalan, pemerintah telah menggelontorkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namum daya serap KUR oleh petani dinilai masih rendah. Ia meminta Pemuda Tani untuk menjembatani antara petani dengan bank seperti BRI dan Kementerian Pertanian untuk mempercepat proses penyerapan KUR.
Selain itu, Moeldoko juga menjelaskan bagaimana petani dapat memanfaatkan teknologi agar terus berinovasi. “Begitupula dengan budidaya dan pengolahan pasca panen serta pemasaran harus ada inovasi. Inovasi juga bisa dalam hal sosial politik misalnya memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pembiayaan Kementerian Pertanian, Ir. Indah Megawati mengatakan, penyaluran KUR di sektor pertanian 2021 membutuhkan sinergitas dengan berbagai pihak seperti PTI HKTI. Keduanya dinilai bergerak di sektor ini dan para pemuda yang sangat kreatif dan cekatan.
“Kementan mengajak berbagai pihak agar serapan KUR 2021 bisa sesuai target sebesar 70 triliun bahkan jika perlu sampai 100 triliun, tentunya harus tetap menjalankan standar siapa saja yang boleh mendapatkan ini dan Permentan KUR 2021 sudah memasukan juga offtaker,” kata Indah.
Direktur Digital Bisnis Bank BRI Agro, Bhimo Wikan Hantoro mengakui bahwa petani yang tidak punya akses pembiayaan dan penyimpanan dana telah menjadi isu besar, ada kompleksitas, terutama apakah visible atau tidak usaha petani tersebut.
“BRI Agro berkomitmen bagaimana petani Indonesia bisa mengakses modal dari Bank dan tentu juga sangat mendukung adopsi dan inovasi teknologi terutama dengan mitra petani untuk membangun ekosistem bisnis pertanian yang terintegrasi” ujar Bhimo.
Sementara itu, Dewan Pakar Pemuda Tani Ajib Hamdani menegaskan bahwa penyerapan KUR dengan sistem klastering/offtaker menjadi jawaban atas permasalahan di petani. Selama ini pertanian terpisah-pisah dalam artian tidak terintegrasi.
“Permasalahan seperti literasi keuangan yang rendah, ekosistem bisnis yang belum optimal, produktifitas rendah dan penjaminan kredit disektor pertanian sering menjadi alasan Bank untuk tidak memberikan KUR, inilah yang harus dipikirkan Pemuda Tani bagaimana melakukan pendampingan,” ujar Dewan Pakar Pemuda Tani tersebut.
Direktur TaniHub, Ria Marsudih menyampaikan bahwa TaniHub menyediakan jasa pendanaan untuk project para petani dan pengusaha UMKM lokal yang membutuhkan pendanaan. Selain itu, TaniHub menekankan pentingnya big data dan penggunaan teknologi pertanian terutama menghadapi perubahan iklim.
Disisi lain, Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Eknomi dan Keuangan, Guntur Subagja Mahardika menekankan pentingnya korporasi petani terintegrasi dengan inovasi dan permodalan untuk petani milenial.
“Distribusi dan marketing misalnya memerlukan digitalisasi selain harus ada perubahan mindset, misalnya bagaimana petani bisa membedakan antara subsidi dan kerjasama karena ini menyangkut keberlanjutan usaha pertanian dan kemandirian patani,” pungkas Ketua Umum Insan Tani dan Nelayan Indonesia, Guntur Subagja Mahardika. (ud/ed).
