SERPONG – Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia (INTANI) bersama Perkumpulan Indonesia Tionghoa (INTI) mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto menyetop impor pangan dalam 100 hari kerjanya.
Ketua INTANI Guntur Subagja Mahardika mengungkapkan, beberapa hari lalu, Prabowo memerintahkan menteri terkait menghentikan impor jagung, gula, dan garam. Dua bulan sebelumnya, Prabowo melarang impor beras. Sebaliknya, Presiden RI ke-8 itu menaikan harga gabah petani menjadi Rp 6.500 dan mewajibkan Bulog menyerap hasil panen petani berapapun jumlahnya. Larangan impor jagung, gula, dan garam ini efektif akhir 2025. “Masa transisi penghentian impor dimanfaatkan memperbanyak budidaya jagung serta menyiapkan dan revitalisasi industri gula dan garam,”tuturnya.
“Presiden Prabowo tidak omon-omon. Visi swasembada pangan yang dicanangkan beliau dilakukan strategis memangkas akar permasalahannya selama ini, mafia impor,”ungkap Guntur Subagja Mahardika pada acara Talkshow “Perpajakan Modern Berbasis Coretax yang Mendukung Ketahanan Pangan: Peran UMKM, Insan Tani dan Nelayan dalam Pembangunan Negara” di OCBC Premier House, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Rabu 22 Januari 2025.
Kegiatan yang diselenggarakan INTI, OCBC, bersama INTANI dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Tangerang ini dihadiri para pengusaha dan nasabah prioritas bank OCBC. Narasumber lainnya Ketua INTI Tangsel Santo Wirawan dan Ketua IKPI Tangerang Daniel Hutagalung.
Dalam sambutannya, Santo Wirawan selaku Ketua Perhimpunan INTI Tangerang Selatan menyampaikan pentingnya perhatian terhadap sektor-sektor vital dalam perekonomian Indonesia. “Kita semua tahu bahwa UMKM, insan tani dan nelayan adalah pilar utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Mereka adalah kekuatan yang berperan besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mendukung ketersediaan pangan serta menjaga keberlanjutan ekonomi bangsa ini. Oleh karena itu, kita harus memberikan perhatian lebih kepada sektor-sektor ini, dengan menciptakan kebijakan dan sistem yang mendukung pertumbuhannya, termasuk melalui peningkatan sistem perpajakan yang lebih baik,” ujar Santo.
Guntur yang juga ketua pusat riset Center for Strategjc Policy Studies (CSPS) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, menegaskan gagalnya kemandirian pangan nasional selama ini antara lain karena ulah birokrasi yang korup bersekongkol dengan mafia impor. Banyaknya produk pangan impor menjadikan petani, peternak, dan nelayan nasional tidak bisa menjual hasil panennya dengan harga baik.
Kuota impor, rekomendasi dan surat ijin impor banyak yang diperjualbelikan dengan biaya tinggi. “Kami mendukung Presiden yang tegas akan menindak korupsi, khususnya di birokrasi, agar Indonesia bersih, efisien, dan efektif. Rantai pasok hulu hilir sektor pertanian akan lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan petani,”kata mantan Asisten Staf Khusus Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin ini.
Guntur mengajak pelaku usaha dan masyarakat mengembangkan pangan lokal dan mengkonsumsi komoditas hasil petani nasional Indonesia. “Sejumlah barang konsumsi impor seperti tepung terigu, kedelai untuk tempe tahu, dan lainnya bisa diganti komoditas dalam negeri,”papar Guntur. Diantaranya terigu diganti mocaf (modified cassava flour) singkong. Bisa juga tepung dari ubi jalar dan porang menjadi pangan lokal pengganti terigu dari gandum impor. Saatnya, Indonesia budidaya kedelai secara masif untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, khususnya pabrik pabrik tahu dan tempe yang selama ini mengandalkan kedelai impor.
Guntur menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direalisasikan Presiden Prabowo merupakan ekosistem untuk menyerap produk-produk hasil petani di pasar lokal. “Dengan program MBG terbentuk pasar yang pasti, yang dapat disuplai petani terdekat,”tutur Guntur.
Ketua IKPI Dhaniel Hutagalung melakukan sosialisasi penerapatan sistem perpajakan terpadu Coretax. Ia menyebutkan Coretax m memadukan banyak platform sebelumnya ke dalam satu platform. Ia mengajak masyarakat menjadi pembayar pajak tepat waktu.***
