Sudah Saatnya Ekonomi Pancasila Menjadi Tuan di Negara Sendiri

Oleh: Sultani (Peneliti CSPS SKSG UI dan Indonesia Strategic Center/ISC)

Dalam sebuah sesi Focus Group Discussion (FGD) “Strategic Policy Forum” yang diselenggarakan oleh CSPS UI pada 18 September 2024, Zaim Uchrowi, salah satu peserta diskusi menyebutkan bahwa wajah ekonomi Indonesia seharusnya merupakan potret dari karakter ekonomi masyarakat, terkait dengan perilaku ekonomi manusia Indonesia yang direfleksikan sebagai karakter bangsa. Refleksi karakter tersebut didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Selanjutnya, penulis buku Karakter Pancasila ini menguraikan semangat nilai-nilai Pancasila yang bisa diimplementasikan sebagai lima karakter utama Ekonomi Pancasila, yaitu: integritas; saling percaya; kebangsaan; gotong-royong; dan adil-makmur. Nilai-nilai tersebut hingga saat ini masih ada dalam diri bangsa Indonesia, akan tetapi tenggelam oleh hiruk pikuk politik praktis yang berorientasi pada kekuasaan semata. Akibatnya, bangsa Indonesia seolah kehilangan karakter dan jati dirinya karena meninggalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman politik dan ekonomi.

Bangsa kita telah lama menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, tetapi Pancasila sendiri belum didudukkan sebagai karakter sebagaimana yang dilakukan bangsa-bangsa berkarakter kuat di dunia, seperti Amerika Serikat, China, dan Jepang. Selama ini Pancasila baru diimplementasikan sebagai ideologi politik. Pancasila belum diimplementasikan sebagai karakter, yaitu pedoman aktivitas keseharian manusia, termasuk aktivitas ekonomi.

Lima nilai Pancasila sesungguhnya merupakan spiral karakter yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk untuk membangun Ekonomi Pancasila. Semangat nilai-nilai Pancasila kemudian diimplementasikan menjadi 5 karakter utama Ekonomi Pancasila, yaitu: integritas (jujur dan bertanggung jawab): trust (saling percaya): kebangsaan (nasionalisme dan kemandirian): gotong-royong (kerja sama):  dan adil-makmur sejahtera).

Strategic Policy Forum

 Strategic Policy Forum (SPF) adalah wadah diskusi dan bertukar gagasan untuk membahas isu-isu strategis dan kebijakan strategis pemerintahan baru dalam rangka memberikan solusi pembangunan nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia maju, mewujudkan masyarakat adil makmur dan sejahtera. SPF menjadi forum Pentahelix yang melibatkan Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, Media (ABCGM).

Ekonomi Pancasila menjadi salah satu dari delapan isu yang didiskusikan bersama oleh narasumber Pentahelix yang memiliki kompetensi keilmuan, kepakaran, profesi, dan praktisi. Strategic Policy Forum ini digagas oleh Center for Strategic Policy Studies (CSPS)  yang merupakan pusat riset dari Center for Strategic and Global Studies (CSGS)  Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (selanjutnya disebut CSPS UI).

CSPS UI telah mengidentifikasi 8 isu strategis dalam kerangka Asta Cita yang akan menjadi agenda pembangunan prioritas Pemerintahan Prabowo selama 5 tahun mendatang. Delapan agenda tersebut adalah: Stunting & Gizi Buruk; Kemiskinan; Krisis Pangan; Krisis Lingkungan; Krisis Energi; Hilirisasi; Sumber Daya Maritim; dan Ekonomi Pancasila.

Delapan isu yang diuraikan dari Asta Cita ini memang bukanlah persoalan baru yang akan dihadapi oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran kelak. Persoalan-persoalan ini merupakan akumulasi dari semua persoalan yang kerap muncul pada kepemimpinan semua Presiden yang pernah memimpin Indonesia. CSPS UI mengkaji kedelapan problem tersebut untuk pemerintahan Prabowo karena problem tersebut telah lama menjadi perhatian prioritas Prabowo yang kerap disampaikan dalam kampanye dan diskusi-diskusi publik.

Ekonomi Pancasila merupakan salah satu gagasan yang kerap disampaikan oleh Prabowo Subianto lantaran bangsa ini sudah kehilangan jati diri Pancasila dalam kehidupan ekonomi. Prabowo kerap mengatakan bahwa ketidakadilan ekonomi yang semakin terang dalam kehidupan ekonomi nasional karena bangsa Indonesia sudah menjadi bagian dari kapitalisme global. Bangsa Indonesia terlalu mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga mengabaikan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan yang terus bertambah.

Urgensi Ekonomi Pancasila

Sistem Ekonomi Pancasila pernah menjadi panglima dalam pembangunan nasional pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto. Gerak pembangunan saat itu sangat terasa skala prioritasnya pada sektor pertanian yang menjadi tulang punggung kehidupan mayoritas penduduk Indonesia.  Namun, seiring dengan gerakan reformasi tahun 1998 pengaruh Pancasila dalam sistem perekonomian nasional memudar bersamaan dengan menguatnya ekonomi pasar yang menjadi tren perekonomian global saat ini. Hasilnya, Indonesia mengalami kemajuan pesat dalam pembangunan di bawah semangat ekonomi pasar ini. Namun, di balik kemajuan tersebut ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi masalah signifikan, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Prabowo Subianto jauh-jauh hari sudah mengkritik kecenderungan yang terjadi dalam sistem dan praktik ekonomi Indonesia bercorak kapitalis yang membuka lebar kesempatan berinovasi dalam kebebasan pasar. Untuk memulihkan perekonomian yang terus-menerus meninggalkan ketimpangan ekonomi dan sosial, Prabowo selaku Presiden terpilih menetapkan Ekonomi Pancasila sebagai salah satu visi pembangunan bangsa yaitu: “Prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila berdasarkan UUD 1945” yang menjadi salah satu elemen penting dari tiga Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Dari visi kebangsaan tersebut, sistem Ekonomi Pancasila kemudian dijabarkan menjadi misi pemerintahan yang terdapat dalam Asta Cita atau delapan misi pokok pemerintah, yaitu: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Misi pembangunan Ekonomi Pancasila ini kemudian dijabarkan lebih visibel menjadi salah satu program dalam 17 Program Prioritas Transformasi Bangsa, yakni: Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya.

Agar proses transformasi Ekonomi Pancasila bisa berlangsung cepat dan masif, pemerintahan baru yang akan dinakhodai oleh Prabowo Subianto sudah menyediakan “8 Program Hasil Terbaik Cepat Transformasi Bangsa” sebagai paket pembangunan untuk mengimplementasikan Ekonomi Pancasila.

Paket program ini akan menjadi portofolio pemerintahan baru yang harus dilaksanakan sesegera mungkin agar bangsa Indonesia bisa lepas landas (take off) menjadi bangsa maju dan makmur. Untuk mewujudkan Ekonomi Pancasila pemerintahan Prabowo tidak akan berhenti sampai di tataran konsep atau gagasan, perlu ada pengawalan langsung dari pimpinan tertinggi negara. Sebagai pimpinan tertinggi negara, Prabowo merasa urgen untuk segera membumikan konsep Ekonomi Pancasila melalui program-program yang konkret dan langsung menyentuh akar masalah bangsa ini.

Tuan Rumah di Negara Sendiri

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 yang asli sudah sangat gamblang: Ekonomi Indonesia berasaskan kekeluargaan, bukan mazhab pasar bebas. Inilah rancang bangun ekonomi yang seharusnya dijalankan, yaitu Ekonomi Pancasila. Paham Ekonomi Pancasila menuntut pemerintah untuk pro aktif. Pemerintah harus jadi pelopor dalam pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, menyejahterakan rakyat, dan menyelamatkan negara.

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam Ekonomi Pancasila agar praktik ekonomi pasar bebas bisa dikendalikan langsung oleh pemerintah. Pemerintah harus mengendalikan pasar, melakukan berbagai intervensi pasar, terutama apabila kepentingan negara dan masyarakat dirugikan. Jika pemerintah hanya pasif maka tampuk produksi akan jatuh ke tangan perorangan yang berkuasa, dan jika ini terjadi rakyat yang jumlahnya banyak akan ditindas.

Strategi Pemerintahan Prabowo untuk menerapkan ekonomi pancasila sebagai landasan kebijakan dalam pembangunan negara adalah mereformasi kebijakan ekonomi nasional dengan fokus pada keseimbangan ekonomi. Semangat keseimbangan dalam pembangunan ini merupakan refleksi dari lima prinsip dasar Ekonomi Pancasila, yaitu: [1] Ekonomi yang religius dan wujudkan persatuan nasional; [2] Ekonomi yang menjunjung tinggi kemanusiaan; [3] Ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional; [4] Ekonomi yang egaliter dan kerakyatan; [5] Ekonomi yang berkeadilan sosial.

Pemerintahan Prabowo berpandangan bahwa Ekonomi Pancasila sangat penting untuk segera diterapkan sebagai pedoman pembangunan negara ke depan. Selain mencegah ketimpangan dan dominasi kelompok kaya, Ekonomi Pancasila sangat prospektif untuk menjadi energi kemajuan bangsa yang dibangun di atas kaki sendiri. Di atas lima prinsipnya, Prabowo hendak mengimplementasikan Ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi  Indonesia tulen yang lahir dari karakter asli bangsa ini.

Selain itu, melalui pemerintahan yang akan dipimpinnya, Prabowo juga hendak menjadikan Ekonomi Pancasila sebagai tuan rumah di negara sendiri dalam mengelola perekonomian dan pembangunan negara di masa mendatang. Ekonomi Pancasila sangat layak untuk menjadi sebuah sistem ekonomi nasional yang mandiri karena bisa membuat bangsa Indonesia: [1] Mencapai kemandirian ekonomi; [2] Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sustain; [3] Menguatkan karakter bangsa; [4] Mewujudkan keadilan sosial; dan [5] Memberdayakan masyarakat.

Kelima elemen tersebut saling berkaitan dan saling mendukung dalam membentuk sistem ekonomi yang inklusif dan mandiri. Ekonomi Pancasila bukan sekadar sistem ekonomi, tetapi juga sebuah jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang adil, makmur, dan berdaulat.

Di sinilah pentingnya untuk memahami alasan Presiden terpilih Prabowo Subianto hendak menjadikan Ekonomi Pancasila sebagai tuan rumah bagi sistem ekonomi Indonesia, karena dia menganggap bahwa sistem ini mampu menciptakan ekonomi yang mandiri dan inklusif.

Berikut adalah peran dari kelima elemen penting yang menjadi landasan Ekonomi Pancasila untuk mewujudkan visi tersebut:

1. Mencapai Kemandirian Ekonomi

Ekonomi Pancasila berupaya mengurangi ketergantungan pada modal asing dan impor, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti pangan, energi, dan industri. Dengan mendorong produksi dalam negeri dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam serta manusia, kemandirian ekonomi dapat tercapai. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk menentukan arah kebijakan ekonominya secara mandiri tanpa tekanan dari pihak eksternal, sehingga menjaga kedaulatan ekonomi.

2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Sustain

Prinsip gotong royong dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila menjadi fondasi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ekonomi Pancasila tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial dalam pembangunan. Pertumbuhan yang dihasilkan lebih merata dan berkelanjutan, menghindari eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan serta memperhatikan kesejahteraan generasi mendatang.

3. Menguatkan Karakter Bangsa

Menguatkan karakter bangsa berarti mendorong nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, gotong royong, dan cinta tanah air dalam setiap aspek kehidupan ekonomi. Penekanan pada pentingnya moralitas dan etika dalam kegiatan ekonomi ini berperan penting dalam menciptakan tatanan ekonomi hanya kompetitif dan berintegritas, sehingga menghasilkan ekonomi yang kuat dari dalam dan memiliki daya tahan terhadap tekanan eksternal.

4. Mewujudkan Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan salah satu sila dalam Pancasila yang menjadi tujuan dari sistem Ekonomi Pancasila. Dalam konteks ini, keadilan sosial berarti distribusi kekayaan dan akses ekonomi yang merata di seluruh lapisan masyarakat, terutama melalui kebijakan-kebijakan yang memberdayakan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan, seperti masyarakat desa, petani, nelayan, dan usaha kecil menengah (UKM).

5. Memberdayakan Masyarakat

Ekonomi Pancasila menempatkan rakyat sebagai pusat kegiatan ekonomi, di mana pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas utama. Pendekatan ini mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, baik melalui koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), maupun inisiatif ekonomi berbasis komunitas. Dengan memberdayakan masyarakat, pemerintah dapat membangun fondasi ekonomi yang kuat dari bawah, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing nasional dan memperkuat posisi ekonomi di tingkat global.

Peran Krusial Pemerintah

Untuk memastikan Ekonomi Pancasila sebagai tuan rumah dalam mengelola pembangunan nasional, pemerintah memiliki peran krusial dalam memastikan nilai-nilai Ekonomi Pancasila terwujud dalam kebijakan publik. Di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, implementasi kebijakan ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila akan difokuskan pada pemberdayaan ekonomi desa, pembangunan koperasi, dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif. Untuk mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi rakyat tersebut, pemerintah akan meningkatkan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter.

Strategi pemerintahan Prabowo untuk menerapkan Ekonomi Pancasila adalah dengan menjadikan desa dan koperasi sebagai basis pembangunan ekonomi nasional. Dalam kerangka Ekonomi Pancasila, desa-desa di Indonesia memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi melalui kekayaan sumber daya alam, budaya lokal, dan kearifan tradisional yang berlimpah.

Dalam visi pembangunan ekonomi Indonesia ke depan, desa dipandang bukan hanya sebagai entitas geografis atau administratif, melainkan sebagai pusat penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila yang menekankan pada keadilan sosial, kebersamaan, dan kemandirian. Karena itu, investasi pada infrastruktur desa, teknologi pertanian yang ramah lingkungan, serta peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasional di pedesaan merupakan langkah nyata yang dapat mempercepat transformasi ekonomi Indonesia ke arah yang lebih adil dan merata.

Koperasi memiliki kedudukan sentral dalam kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto, khususnya dalam implementasi Ekonomi Pancasila. Tugas pemerintah ke depan adalah menjadikan koperasi sebagai alat pemerataan dan motor swasembada. Sebagai alat pemerataan dan motor swasembada, koperasi berperan penting dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Koperasi adalah institusi ekonomi yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan mencapai kemandirian ekonomi nasional. Ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu pilar utama Ekonomi Pancasila, di mana semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan ekonomi.

Tren Global yang Berubah

Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah lama meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila yang berakar pada tradisi dan kearifan lokal bangsa Indonesia merupakan kekuatan yang luar biasa untuk membangun kemandirian ekonomi bangsa. Indonesia masih mempunyai celah yang bisa dimanfaatkan untuk merancang dan menerapkan kebijakan berbasis Pancasila yang lebih inklusif dan adil, meskipun tatanan ekonomi dunia saat ini didominasi oleh negara-negara kapitalis yang kaya-raya.

Peluang untuk menjadikan Ekonomi Pancasila sebagai tuan rumah di negara sendiri muncul dari tren global yang mulai berubah terhadap isu-isu strategis dunia seperti keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan penguatan kemandirian nasional. Pemerintahan Prabowo Subianto memiliki peluang strategis untuk mengimplementasikan Ekonomi Pancasila sebagai solusi alternatif yang dapat membawa keseimbangan antara keadilan sosial, kedaulatan ekonomi nasional, dan persaingan global.

Salah satu peluang besar bagi pemerintahan Prabowo untuk mengimplementasikan Ekonomi Pancasila sebagai tuan rumah di negara sendiri adalah meningkatnya perhatian dunia terhadap isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Banyak negara kapitalis, meskipun masih beroperasi dalam kerangka kapitalisme, mulai menyadari bahwa model pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada eksploitasi sumber daya alam dan ketimpangan sosial tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Kesenjangan yang semakin lebar antara negara maju dan negara berkembang pun terus-menerus dikritik sebagai akibat dari ketidakadilan sistem kapitalis global. Meningkatnya ketimpangan global ini telah membuka ruang diskusi tentang perlunya reformasi dalam sistem perdagangan dan keuangan internasional yang lebih adil. Di tengah kritik ini, pemerintahan Prabowo bisa memanfaatkan narasi tentang pentingnya keadilan ekonomi global sekaligus mempromosikan model ekonomi yang lebih berkeadilan sosial melalui penerapan Ekonomi Pancasila.

Presiden Prabowo dapat mengambil inisiatif untuk memimpin gerakan global yang mendorong reformasi pada lembaga-lembaga ekonomi internasional, dengan fokus pada pengurangan ketimpangan ekonomi. Pemerintahan Prabowo dapat memanfaatkan peluang ini untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Pemerintah juga dapat memanfaatkan agenda-agenda global seperti Sustainable Development Goals (SDGs) dan Konferensi Perubahan Iklim sebagai ruang bagi Indonesia untuk menegaskan peran penting Ekonomi Pancasila yang menekankan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan keberlanjutan lingkungan.

Strategi lain yang dapat dilakukan oleh pemerintahan Prabowo untuk mengimplementasikan Ekonomi Pancasila sebagai tuan rumah di negara sendiri di tengah hegemoni kapitalisme global adalah memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara berkembang dan regional. Negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang menghadapi masalah serupa dapat menjadi mitra strategis dalam membangun sistem ekonomi alternatif yang lebih mandiri dan adil. Dalam kerangka kerja sama ini, Indonesia dapat mendorong model ekonomi berbasis gotong royong dan kemandirian ekonomi sekaligus memantapkan implementasi sistem Ekonomi Pancasila secara konsisten.