JAKARTA – Arus Baru Indonesia (ARBI) mengharapkan para Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia melanjutkan konsep arus baru ekonomi Indonesia untuk mengurangi kesenjangan ekonomi nasional. ARBI menilai, konsep ini dapat menjadi solusi permasalahan ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi bangsa Indonesia.
Ketua Umum ARBI, Dr. Ir. H. Lukmanul Hakim, menjelaskan konsep arus baru ekonomi Indonesia digagas oleh Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin, yang saat ini menjabat Wakil Presiden RI. Gagasan ini berawal dari Kongres Ekonomi Umat yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mengusung tema “Arus Baru Ekonomi Indonesia” pada tahun 2017, yang kemudian dikembangkan menjadi konsep yang implementatif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi nasional.
“Saat menjabat Wakil Presiden, Kyai Maruf Amin mengimplementasikan konsep arus baru ekonomi melalui refocusing program antara lain penguatan ekonomi kerakyatan dan UMKM, pengembangan industry halal, penmgembangan keuangan syariah, pengembangan keuangan sosial syariah, dan reformasi birokrasi,”jelas Lukmanul Hakim.
Namun, banyak tantangan dalam implementasi tersebut khususnya selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin menghadapi pandemic covid-19. “Banyak usaha mikro dan kecil yang terdampak di tengah pandemi, kemiskinan meningkat, pengangguran bertambah, dan baru tahun 2023 pasca pandemi dapat bangkit lagi serta tumbuh dengan cepat,”papar Lukmanul Hakim yang juga Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi.
Apa itu konsep arus baru ekonomi Indonesia? Ada empat konsep utama dalam arus baru ekonomi Indonesia. Sebagaimana ditekankan oleh penggagas kyai Maruf Amin, jelas Lukmanul Hakim, pertama, arus baru ekonomi Indonesia harus mengamalkan sila ke-5 Pancasia yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Ini merupakan ekonomi yang berkeadilan, ekonomi kerakyatan, ekonomi keumatan untuk menghilangkan berbagai kesenjangan disparitas baik antara kaya-miskin, antara pusat-daerah, antara satu daerah dengan daerah lain. Juga untuk menghilangkan disparitas antara produk-produk nasional dengan produk luar,”papar Lukman mengutip penggagas arus baru ekonomi Indonesia.
Kedua, membangun ekonomi keuamatan dan kerakyatan. Makanya dibutuhkan redistribusi aset supaya masyarakat memperoleh akses sumber daya yang selama ini hanya dikuasai segelintir orang. Ketiga, kemitraan antara sesama pengusaha. “Kemitraan ini dengan mengkolaborasikan antara pengusaha yang lemah dengan pengusaha yang kuat. Bukan harus melemahkan yang kuat, tapi menguatkan yang lemah,”papar Lukmanul. Keempat, arus baru ekonomi Indonesi harus memiliki semangat juang.
Staf Khusus Wapres ini menjelaskan, sudah banyak implementasi arus baru ekonomi yang dilaksanakan Wapres Maruf Amin yang tentunya atas dukungan dan persetujuan Presiden Joko Widodo. Diantaranya reformasi birokrasi, selain memangkas eselon di instansi dan lembaga pemerintah, juga mengembangkan Mal Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Ini untuk meningkatkan pelayanan dan memangkas jalur panjang perijinan.
Dalam pengembangan ekonomi syariah, antara lain menggabungkan (merger) bank syariah milik bank BUMN (BNI, BRI, dan Mandiri) menjadi Bank Syariah Indonesia, penguatan Bank Muamalat, pengembangan produk halal dan industri gaya hidup halal. Sementara program ekonomi kerakyatan banyak implementasinya diantaranya meningkatkan permodalan Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB), penguatan koperasi, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan KUR Syariah, serta insentif bagi UMKM, petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah serta terdampak pandemi.
Tim Ekonomi Arus Baru Indonesia, Guntur Subagja Mahardika menyebutkan konsep arus baru ekonomi Indonesia sangat relevan untuk solusi mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini dan ke depan. “Kami berharap para calon presiden dan wakil presiden menjadikan konsep arus baru ekonomi menjadi salah satu agenda prioritasnya dengan melanjutkan apa yang sudah dijalankan dan menyempurnakan apa yang masih perlu disempurnakan,”tuturnya.
Gagasan arus baru ekonomi Indonesia saat ini dikawal oleh organisasi Arus Baru Indonesia (ARBI). Dalam beberapa tahun terakhir, ARBI antara lain mengembangkan ekonomi pesantren melalui sektor pertanian dan perikanan modern greenhouse akuaponik, mengembangkan budidaya perikanan berbasis masyarakat, mengembangkan peternakan, pertanian, dan juga membangun sarana dan fasilitas pengembangan produk halal melalui kolaborasi aggregator platform pemasaran digital Global halal Hub (GHH), dan UMKM Halal Hub di Kawasan Industri Halal Sidoarjo, Jawa Timur, bekerjasama dengan Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (MUI).*
