INDONESIADAILY.ID – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan, perlu langkah konkret para stakeholder ASEAN mendesak militer Myanmar untuk menahan diri. Salah satu langkahnya adalah dengan membuka dialog dengan kelompok demonstran guna mencegah jatuhnya korban jiwa semakin banyak di negara tersebut.
“Krisis politik di Myanmar yang berawal dari kudeta militer terhadap pemerintahan dipimpin Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021 bisa berkembang semakin buruk, jika tidak ada upaya serius dari para pemimpin ASEAN untuk mendorong elite militer dan politik di negara tersebut melakukan dialog,” kata Sukamta dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu (13/3/21).
Menurut Sukamta, situasi saat ini semakin tidak terkendali. Konflik politik juga dibayangi sentimen etnis yang masih tinggi, sementara di sisi lain ada gap politik antara kelompok anak muda, masyarakat dan elite politik yang berkuasa di Myanmar.
Kondisi itu, lanjut dia, bisa menyulitkan adanya kompromi antarpihak di Myanmar, dan penggunaan kekerasan sangat mungkin akan dilakukan pihak militer, karena itu perlu langkah konkret pemimpin ASEAN untuk mencegah jatuhnya korban jiwa.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memberikan apresiasi positif terhadap langkah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang berinisiatif melakukan pertemuan dengan sejumlah menteri luar negeri negara ASEAN untuk mencari solusi terhadap krisis politik di Myanmar.
Selama ini masih belum ada dialog lintas ASEAN terkait langkah dan peran apa yang perlu dilakukan oleh pimpinan ASEAN. “Model pendekatan ala Indonesia yang mengedepankan dialog, saya kira akan lebih didengar elite berkuasa di Myanmar,” katanya lagi.
Tekanan politik secara proporsional juga perlu dilakukan, meskipun ada prinsip “non-interfere” dalam komunitas ASEAN, bukan berarti menutup mata jika terjadi pelanggaran HAM. Indonesia perlu terus mendorong penegakan HAM dan demokrasi menjadi agenda utama ASEAN. (ud/ed).
