INDONESIADAILY.ID – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pengembangan korporasi, baik melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun independen, dapat meningkatkan pengelolaan dan pemberdayaan nelayan dalam memperluas jaringan kerja sama perikanan.
Menurt Ma’ruf, hal itu perlu dilakukan penjajakan, dengan melakukan kerja sama selain yang otoritas-nya, namun juga BUMN yang memang ditugasi untuk menangani masalah perikanan.
“Harus dimulai pembentukan korporasi-korporasi itu, sehingga dia (nelayan) bisa, misalnya, untuk kredit kapalnya yang besar kan bisa difasilitasi,” kata Wapres Ma’ruf Amin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (15/4/21).
Hal itu disampaikan langsung oleh Wapres Ma’ruf kepada jajaran Pimpinan Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) saat beraudiensi secara daring dari rumah dinas wapres di Jakarta, Rabu (14/4/21).
Menurut mantan ketua MUI iti, pengelolaan hasil laut tangkapan dapat terarah dan berkualitas, selain juga nelayan memperoleh pelatihan dalam meningkatkan kapasitas-nya.
“Kalau dikorporasikan, itu mungkin. Kemudian cara-cara penangkapan-nya, cara memperoleh KUR-nya (Kredit Usaha Rakyat), kemudian untuk armada-nya. Kita bisa mengembangkan untuk diarahkan ke ekspor,” tutur-nya.
Selain korporasi, ia juga meminta SNNU mengembangkan kerja sama dengan lembaga keuangan, sehingga langkah-langkah pemberdayaan tersebut dapat semakin kuat.
“Perlu juga dilakukan kerja sama dengan berbagai lembaga, baik yang sifatnya otoritas maupun juga lembaga keuangan perbankan,” ujarnya.
Dalam audiensi virtual tersebut, Ketua Umum SNNU Witjaksono melaporkan kegiatan terkini termasuk rencana pengembangan dalam organisasi nelayan tersebut.
Turut mengikuti audiensi tersebut antara lain Kepala Sekretariat Wapres (Kasetwapres) Mohamad Oemar, Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi serta jajaran Pimpinan SNNU. (ud/ed).
