INDONESIADAILY.ID – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah menjaga stabilitas harga jelang perayaan hari raya idul Fitri 2021. Permintaan itu ia ajukan mengingat kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok seolah menjadi menu wajib.
“Di era Pandemi seperti saat ini, dimana masyarakat bawah menjadi yang paling terdampak, pemerintah diharapkan bekerja ekstra untuk menjaga stabilitas harga agar masyarakat tidak semakin terbebani dengan kenaikan harga-harga komoditas pokok,” kata Gus Ami saat menggelar Silaturahmi dengan DPP PKS di Jakarta (28/4/21).
Menurut Ketua Umum DPP PKB itu hal mendesak yang harus segera dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan reposisi strategi dalam tata kelola kebijakan pangan dalam konteks yang lebih luas.
Tata kelola di sini dimaksudkan untuk memastikan ketercukupan pasokan bahan makanan di seluruh daerah Indonesia. Selain itu juga memastikan jalur distribusi yang memadai dan terjangkau sehingga bisa memangkas biaya logistik yang muaranya adalah keterjangkauan daya beli masyarakat. “soal ketersediaan pangan dan aksesibilitas bahan pangan ini adalah kunci”, tegas Gus Ami.
Gus Ami meenjelaskan, di setiap momen Idul Fitri kenaikan harga-harga seolah menjadi menu wajib maka disutulah negara harus hadir. Menurut Gus Ami, negara harus mampu melakukan pemberdayaan sistem pasar serta mekanisme pemasaran yang efektif dan efisien, yang disempurnakan melalui kebijakan tata niaga.
“Intervensi negara dalam hal distribusi pangan pokok masih relevan untuk melindungi konsumen dari melambungnya harga-harga yang kadang tak terkendali,” imbuh Ketua Umum DPP PKB ini.
Gus Ami mengingtakan bahwa buruknya tata kelola pangan inilah yang ditengarai menjadi sebab utama impor beberapa kebutuhan bahan pangan dan melonjaknya harga-harga karena dikendalikan segelintir pemain.
Karena itu menurut Wakil Ketua DPRRI Bidang Kesra ini, ke depan harus ada tindakan cepat dan terobosan yang harus diambil pemerintah untuk melakukan reformasi tata kelola pangan secara keseluruhan. Langkah nyata, komprehensif dan mendasar diperlukan untuk mengatasi carut-marut persoalan pangan di Indonesia.
“Saya minta pemerintah harus segera melakukan listing terhadap seluruh perangkat perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan dan kemudian dilihat bagaimana kerangka eksekusinya untuk selanjutnya dibuat roadmap yang jelas”, Pungkas Gus Ami.
Dalam pandangan Gus Ami, salah satu penyebab tidak efektifnya berbagai instrumen kebijakan untuk menjaga fluktuasi harga bahan pangan adalah buruknya tata kelola kelembagaan pangan. Bagi Gus Ami, desain tata kelola kelembagaan ini mutlak diperlukan untuk menunjang kerangka dasar ketahanan pangan Indonesia. (ud/ed).
