INDONESIADAILY.ID – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza mengingatkan pentingnya pemerataan internet di seluruh tanah air. Hal tersebut akan mendorong peningkatan literasi digital yang berdampak pada ekonomi.
“Kurang meratanya akses internet di berbagai wilayah di Indonesia dan keragaman kondisi sosial ekonomi di berbagai daerah merupakan kendala struktural yang menghambat peningkatan literasi digital,” kata Nadia Fairuza dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (23/2/21).
Nadia menjelaskan saat ini akses internet di Nusantara relatif masih lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Selain itu, faktor keterjangkauan gawai dan kuota internet juga mempersulit akses bagi siswa yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah.
“Rendahnya literasi menjadi faktor penting yang menyebabkan rentannya masyarakat terhadap hoaks dan misinformasi maupun sisi-sisi gelap internet seperti fenomena cyberbullying, predator seksual, maupun penipuan online,” paparnya.
Maka dari itu, menurut dia, pemerintah perlu meneruskan upaya yang terstruktur untuk meningkatkan konektivitas antardaerah di Indonesia untuk memperkecil kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lainnya, guna membantu banyak hal seperti membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
“Di sisi lain, konten pembelajaran TIK (teknologi informasi dan komunikasi) dapat direvisi agar lebih relevan dengan tuntutan masa kini yang memerlukan adanya kemampuan mengevaluasi informasi yang didapat dari sumber-sumber digital. Selain itu, kebiasaan berpikir kritis harus dikembangkan sejak di bangku sekolah masyarakat Indonesia dapat menjadi masyarakat digital yang bertanggung jawab,” ucapnya.
Sebelumnya, pemerintah menggandeng Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) untuk menggenjot pengembangan ekonomi digital nasional termasuk mendukung pelaku UMKM dalam negeri.
“Kerja sama ini diharapkan dapat berimbas pada digitalisasi serta peningkatan daya saing UMKM lokal,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin di Jakarta, Rabu (27/1/2021).
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pengembangan ekonomi digital nasional melalui pemanfaatan layanan keuangan digital.
Menurut dia, masih kurangnya digitalisasi UMKM nasional juga menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi kinerja UMKM saat ini selain imbas pandemi dan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Ia mengungkapkan salah satu tantangan digitalisasi UMKM di Indonesia adalah rendahnya tingkat literasi digital, literasi keuangan, dan literasi keuangan digital.
Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) yang diadakan OJK menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia tahun 2019 masih di angka 38,03 persen, jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. (ud/ed).
