INDONESIADAILY.ID – Gubernur Jatim Khofifah Indra Parawansa mengapresiasi kepada kinerja perekonomian Banyuwangi. Dia menyampaikan langsung saat menghadiri serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani dan Sugirah melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Banyuwangi, Selasa malam (2/3/2021).
Menurut Khofifah perekonomian negara sempat mengalami kontraksi, namun provinsi Jawa Timur lebih rendah dibandingkan dengan yang lain.
“Semua daerah di negeri ekonominya sempat terkontraksi. Namun dibanding yang lain, kontraksi provinsi kita lebih rendah,” katanya.
Lanjut Khofifah, Banyuwangi sendiri berhasil menjaga pertumbuhan ekonominya tetap positif selama pandemi kemarin. Pertumbuhan ekonomi tumbuh 1,84 persen pada 2020.
“Termasuk indeks gini, Banyuwangi masih di bawah rerata provinsi. Ini menunjukkan ketimpangan kesejahteraannya rendah,” ungkapnya.
Dia juga berpesan bagaimana pemkab Banyuwangi dalam pembangunan manusia, yakni peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan angka stunting.
“stuntingnya memang lebih rendah dibanding rerata provinsi, namun perlu dituntaskan juga karena ini adalah pesan Presiden Jokowi sebagai salah satu indikator perbaikan SDM daerah,” pesannya.
Khofifah juga mengingatkan pentingnya digitalisasi ekonomi yang dilakukan perlu dilakukan oleh semua daerah. Salah satunya dengan memberdayakan UMKM untuk masuk ke pasar online dan masuk ke proses e-commerce atau perdagangan via online.
“Jack Ma telah memprediksi bahwa pada 2030 semua bisnis di dunia akan dilakukan secara online. Pelaku umkm harus dikenalkan digitalisasi sistem dari sekarang, artinya aplikasi harus segera disiapkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga mengingatkan pentingnya menjaga angka kemiskinan di masa pandemi ini. Dari aspek peta kemiskinan tahun 2020, Banyuwangi mencatat 8,06 persen di bawah capaian Provinsi Jatim 11,09 persen.
“Meski naik, namun kenaikan kemiskinannya masih bisa dikendalikan. Ini harus dijaga. Caranya dorong transfer Dana Desa dipercepat agar bantuan sosial bisa segera diterima warga. Bantuan itu akan sangat berguna untuk menggerakkan konsumsi warga,” ujarnya.
Sementara itu, dalam pidatonya semalam Ipuk melaporkan bahwa Pemkab akan terus mempercepat pencairan dana ke desa. Per tanggal 1 Maret 2021 telah ada 49 desa yang telah mencairkan Dana Desa dan 44 desa telah mencairkan Alokasi Dana Desa dengan total dana yang telah tertransfer ke desa sebesar Rp 47,39 miliar. Total sepanjang 2021, dana yang diperuntukkan bagi desa di Banyuwangi Rp 413 miliar.
“Dan sesuai arahan Ibu Gubernur, percepatan akan terus kami lakukan demi meningkatkan perekonomian desa dalam kerangka pemulihan ekonomi daerah,” pungkasnya. (ud/ed).
