INDONESIADAILY.ID – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut masih banyak pejabat pemerintah yang mengabaikan regulasi untuk menggunakan produk dalam negeri.
Menurut Luhut, pemerintah telah mewajibkan penggunaan produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa.
“Masih banyak pejabat-pejabat kita yang mengabaikan aturan yang sudah ada bahwa harus menggunakan produk-produk dalam negeri sepanjang itu bisa dibuat di dalam negeri. Dan itu sudah masuk LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” ungkapnya dalam sambutannya di acara Karya Kreatif Indonesia 2021: Eksotisme Lombok, Rabu (3/3/21).
Luhut mengatakan total belanja barang dan modal pemerintah mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Jika separuh dari angka tersebut digunakan untuk membeli produk dalam negeri, dampaknya akan besar untuk menciptakan jutaan lapangan pekerjaan.
“Kita terkadang tidak melihat betapa Indonesia itu sangat kaya, sangat hebat. Kita memiliki belanja barang, belanja modal, mungkin lebih dari Rp1.200 triliun. Kalau angka ini setengahnya saja kita gunakan untuk beli produk dalam negeri, itu sudah buat jutaan lapangan kerja dan kehematan (penghematan) kita,” katanya.
Mantan Menko Polhukam itu mengungkapkan upaya pemerintah mengkampanyekan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) jadi langkah tepat untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri.
Bersama dengan Gerakan Nasional Bangga Berwisata #diIndonesiaAja, Luhut berharap sinergi kampanye itu jadi jawaban atas tantangan yang tengah dihadapi industri pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah masa pandemi Covid-19.
“Tetaplah kita semua bekerjasama, kesampingkan ego sektoral. Jangan merasa ini hanya bagiannya. Ini bagian kita ramai-ramai, dan kita harus selesaikan gotong royong untuk sebuah hasil yang optimal,” pungkas Luhut.
Setelah Januari mengangkat citra produk Bali, Februari produk Danau Toba, kini giliran produk NTB yang diangkat melalui Karya Kreatif Indonesia 2021: Eksotisme Lombok. (ud/ed).
