INDONESIADAILY.ID – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menilai kehadiran Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum versi kongres luar biasa (KLB) memunculkan tafsir baru dalam perspektif politik nasional.
Menurut Refly Harun, walaupun tidak terlibat langsung dalam gerakan yang dilakukan Moeldoko, istana akan tetap dicurigai sebagai dalang dari pengambilalihan kekuasaan di Demokrat.
Dia menyarankan, pemerintah segera mengambil sikap terkait kekisruhan ini. Agar pikiran masyarakat tidak berspekulasi kemana-mana. Salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah adalah meminta Moeldoko agar mundur dari Ketua Umum Demokrat.
“Caranya adalah dengan memerintahkan Moeldoko untuk melepaskan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan tetap di Kepala Staf Presiden sebagai pembantu Presiden,” kata Refly Harun di Jakarta, Kamis (11/3/2021).
Kemudian, Refly Harun juga mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menyikapi fenomena ini. Karena, masyarakat di bawah sedang menunggu jawaban.
Jika khawatir, jika hal ini dibiarkan akan timbul ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah nya. Sedangkan isu yang berkembang selama ini yang sengaja mendesain KLB ini adalah pemerintah.
Minimalnya, kata Refly Harun, pemerintah melalui Juru Bicara Istana, memberikan klarifikasi terhadap opini yang telah berkembang luas tersebut. Sehingga, masyarakat tidak menjadi korban tontonan politik yang tidak baik itu.
“Jadi pertanyaannya apakah istana mengetahui dari awal gonjang-ganjing ini dan melakukan pembiaran? Kalau iya itu tidak baik,” tandas Refly Harun.
Sebelumnya, KSP Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Dalam acara KLB tersebut, Moeldoko juga mengaku komitmen akan membangkitkan partai dan melakukan recovery kepengurusan. Di sana dia juga memberikan semangat kepada para kader agar tetap bangkit walaupun sering diabaikan pengurus sebelumnya. (ud/ed).
