INDONESIADAILY.ID – Presiden Jokowi berpesan kepada para bupati agar tidak mengecer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke seluruh pos anggaran.
Presiden Jokowi menyampaikan saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021. “Sekali lagi jangan anggaran diecer-ecer, jangan disebar di seluruh pos belanja,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Jumat (26/3/21).
Agenda itu turut dihadiri oleh Ketua APKASI Abdullah Azwar Annas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta jajaran pengurus APKASI yang hadir di istana maupun melalui “video conference”.
“Penting sekali, dan ini sudah saya sering sampaikan yang namanya konsolidasi anggaran harus betul-betul kita lakukan apalagi di tengah anggaran kita yang goncang seperti sekarang karena pandemi COVID-19,” tambah Presiden.
Konsolidasi anggaran yang dimaksud Presiden Jokowi adalah rencana APBD harus dilihat secara mendatail. “Yang biasa tidak buka secara detail sekarang buka secara detail, cek secara detail, ke mana larinya? Outputnya apa? ‘Outcome’-nya apa? Semua harus dikalkulasi, semua harus dihitung,” ungkap Presiden.
Presiden Jokowi pun memperingatkan agar jangan seluruh anggaran dibelanjakan ke seluruh pos belaja. “Jangan semua dinas diberi, kita tidak punya skala prioritas, tidak tahu prioritasnya yang mana,” tambah Presiden.
Dengan membuat prioritas anggaran, menurut Presiden Jokowi, maka ada pengadaan barang yang dapat dilihat dan dinikmati rakyat.
“Tapi kalau diecer-ecer setahun (anggaran) hilang, 2 tahun hilang, kok tidak kelihatan (barangnya), tahu-tahu sudah 5 tahun tidak kepilih (lagi), karena gak jelas. Ini bupati kok sudah 5 tahun gak kelihatan apa-apa? Karena belanjanya diecer-ecer di semua pos belanja,” tambah Presiden.
Presiden Jokowi pun meminta para bupati mencari 2 pos prioritas yang dibiayai secara penuh oleh APBD. “Cari yang benar-benar ada manfaat langsung untuk rakyat. Saya selalu sampaikan ‘money follow program’, anggaran harus mengikuti apa yang menjadi prioritas para bupati, penganggaran harus fokus pada hal-hal esensial yang benar-benar dibutuhkan,” ungkap Presiden.
“Dan paling penting kalau anggaran difokuskan kontrolnya mudah manajemen pengawasan gampang. Banyak bukti di lapangan manajemen pengawasan tidak ketat sehingga kualitas barang tidak baik. Pungkas Presiden Jokowi. (ud/ed)
