INDONESIADAILY.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menginginkan langkah validasi data agar dilakukan seakurat mungkin agar kejadian kelangkaan pupuk tidak kerap terjadi kembali, terutama pada saat petani menghadapi musim tanam.
“Saya meminta Kementan agar melakukan validasi data terhadap daerah yang menggunakan pupuk sesuai dosis dan daerah yang overdosis supaya ada pola penyaluran yang berbasis kebutuhan dosis pupuk setiap daerah,” kata Johan Rosihan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (07/4/21).
Menurut Johan, kelangkaan pupuk hampir terjadi setiap tahun karena anggaran yang tidak memadai, serta di sisi lain penggunaan pupuk bersubisidi di beberapa daerah malah cenderung overdosis.
Ia mengingatkan berdasarkan data BPS, sebanyak 51,91 persen petani belum memupuk sesuai dosis anjuran. Jumlah anggaran untuk pupuk subsidi tahun 2021 ini mengalami penurunan dibanding tahun lalu.
“Sedangkan alokasi pupuk yang disubsidi berjumlah 9 juta ton, sementara itu jumlah kebutuhan pupuk secara keseluruhan setiap tahun berkisar 23 juta ton dan tahun ini alokasi tersedia hanya 9 juta ton, jadi persentase ketersediaan pupuk bersubsidi hanya sekitar 40 persen dari kebutuhan pupuk,” ungkapnya.
Sekretaris Fraksi PKS itu berpendapat penyebab persoalan penyaluran pupuk bersubsidi, antara lain disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan tidak ada sanksi tegas terhadap berbagai penyimpangan penyaluran pupuk.
Hal tersebut, lanjutnya, berpotensi mengakibatkan kerawanan terjadi penimbunan pupuk oleh oknum dan penyimpangan penjualan pupuk yang tidak sesuai ketentuan.
Ketua DPP PKS itu berharap dilakukan efisiensi pemupukan dengan cara Kementan memiliki basis data lahan untuk mendukung kebutuhan dan alokasi pupuk bersubsidi. (ud/ed).
