INDONESIADAILY.ID – Komjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw mengatakan penyelesaian konflik di Papua tidak hanya dengan finansial, namun dilakukan dengan pendekatan, atau bahkan tindakan tegas.
“Mulai dari tahun 2001 sampai 2021, dana Fiskal oleh pemerintah total 1,092 Triliun, tapi itu tidak cukup untuk menyelesaikan konflik di Papua. Perlu persuasif, atau bahkan tindakan tegas dari aparat,” kata Paulus Waterpauw, saat menjadi pembicara dalam Dialog Papua yang dilaksanakan oleh SKSG, Senin (10/5/21).
Menurut Paulus, tindakan kekerasan di Papua bukan sepenuhnya dari masyarakat Papua, tapi beberapa orang yang memang sengaja merusak masa depan Papua. Ia pun meminta semua pihak untuk tidak mengklaim tindakan kekerasan berasal dari masyarakat Papua.
“Kelompok Kriminal Bersenjata itu berasal dari kalangan kelompok yang menang tidak terima bila Papua ikut bagian dalam NKRI, makanya kami sebut mereka itu KKB,” ujar Kepala Badan Intelejen dan Keamanan Polri itu.
Paulus menjelaskan bahwa dengan adanya otonomi khusus (Otsus) diharapkan mampu mempersatukan masyarakat Papua. Ia menilai pemerintah pusat telah banyak menggenjot pembangunan infrastruktur bagi Papua.
“Di dalam Otsus itu terdapat empat tujuan yakni, mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan HAM, percepatan pembangunan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan,” jelas Paulus.
Selain itu ia juga menyinggung soal beberapa elit yang menunggangi tindakan kekerasan di Papua mulai dari tingkat elit sampai bawah. Maka dari itu ia meminta semua pihak untuk turut serta meredam kekerasan tersebut
“Jadi tindakan separatisme di Papua ditunggangi oleh beberapa komponen mulai dari state actor, non star actor, mantan napol, tokoh oposisi pemerintah, intelektual Papua, mahasiswa, aktivis, LSM, dan Grassroots,” pungkas Komjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw. (ud/ed).
